hwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang efektif dan optimal dalam pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan melaksanaan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan serta ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus