bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat 1 undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah , dan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah , pemerintah daerah provinsi , dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah tidak berwenang mengelola urusan pendidikan tinggi