bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf a peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 2006 tentang pedomaan pengelolaan keuangan daerah , bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah