bahwa berdasarkan ketentuan pasal 201 peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, penetapan batas jumlah surat permintaan pembayaran uang persediaan dan surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah