Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, serta guna memberikan pendapat dan pertimbangan dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap kerugian keuangan daerah, maka perlu dibentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.