a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan dalam bentuk uang di Kabupaten Kudus telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/01/2018 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018; b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018, dan penambahan anggaran belanja yang bersumber dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Khusus) yang dialokasikan untuk Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Hibah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), Hibah Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam, Hibah Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian serta adanya perubahan anggaran belanja Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/01/2018 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang merupakan bagian dari tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menjadi kewenangan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;