a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b. bahwa guna kelancaran penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tersebut, perlu dibentuk Tim Pengarah Penyusunan dan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2017 c. Bahwa sesuai ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Pemerintah kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan tim Pengarah Penyusunan dan Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan kewenangan Bupati d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati