a. bahwa untuk mewujudkan tujuan dan fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perlu dukungan pembiayaan dari sumber-sumber yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf k UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik mempunyai hak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018, telah tersedia anggaran untuk Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018; d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan perolehan suara; e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;