bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berwenang menetapkan Peraturan Kepala Daerah, sedangkan pada huruf e dinyatakan bahwa Kepala Daerah berwenang melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;