a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengamanatkan bahwa pendapatan Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan pendapatan Pemerintah Daerah; b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut huruf a, dan guna tertib administrasi serta optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 32); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Bupati;