bahwa dengan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan ats Peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus dan dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelayanan Perizinan, Nonperizinan dan pendaftaran usaha di Kabupaten Kudus, perlu Mendelegasikan dan Melimpahakan Kewenangan Penandatanganan 47 (empat puluh tujuh) Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus;