a. bahwa alokasi Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dimaksudkan untuk menciptakan sistem perimbangan keuangan yang merata, adil dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat dalam kerangka pelaksanaan otonomi Desa; b. bahwa agar penggunaan dana tersebut berdaya guna, berhasil guna dan tepat sasaran, pengelolaan dana perimbangan keuangan pemerintah kabupaten kepada desa di Kabupaten Kudus perlu diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati